Widget HTML Atas

Kemendikbud Menjawab Isu Kenaikan UKT Perguruan Tinggi Negeri

Kemendikbud Menjawab Isu Kenaikan UKT Perguruan Tinggi Negeri : 

Menanggapi terkait isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ramai diperbincangkan warganet di media sosial sejak (2/6/2020) kemarin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) melalui Pelaksana Tugas Derektur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Dikti) Nizam, menegaskan bahwa Kemendikbud memastikan tidak tidak ada kenaikan UKT dimas pandemi COVID 19.
Ilustrasi : image google



Dalam keterangan tertulisnya Nizam menjelaskan apabila terdapat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menaikkan UKT, itu artinya keputusan mengenai hal tersebut diambil sebelum masa pandemi dan itupun hanya berlaku kepada mahasiswa baru yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tuanya. Selain itu juga menjelaskan Keputusan tentang UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat berkuliah. Ungkap Nizam dalam keterang tertulisnya pada Rabu, (3/6/2020)

Menurut ketua Majlis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia ( MRPTNI), Jamal Wiwoho mengatakan bahwa mahasiswa bisa mengajukan permohonan perubahan terkait besaran uang kuliah tunggal (UKT), namun mahasiswa yang mengajukan tersebut harus menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Selanjutnya kebijakan untuk memberikan keringan UKT akan dipertimbangkan dan akan diputuskan oleh pimpinan PTN masing - masing dengan beberapa opsi diantaranya pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster,pembayaran menganut, dan penundaan pembayaran UKT.

Ketentuan mengenai keringanan UKT ini diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017 tentang biaya kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,dan Pendidikan Negeri Tinggi.

               
                   
                   : 7 Tips mengerjakan skripsi


Dalam Permenristekdikti nomor 39 Tahun 2017 pasal 5 disebutkan bahwa pimpinan PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat: (a) ketidak sesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa , orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan atau (b) perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT tersebut ditetapkan dengan keputusan Pimpinan PTN.

Adapun alur pengajuan keringan UKT sebagai berikut :

✓ mengajukan permohonan ke dekan Terlebih dahulu.
✓ selanjutnya dekan akan membawa permohonan itu untuk dirapatkan bersama pimpinan kampus.

Selain itu mahasiswa yang mengajukan keringanan harus disertai bukti atau dokumen diantaranya Surat Keterangan Pemutusan Kerja atau Surat Keterangan Meninggal Dunia.

Artikel ini mengutip dari laman resmi Kemendikbud.go.id semoga artikel ini bermanfaat.

No comments for "Kemendikbud Menjawab Isu Kenaikan UKT Perguruan Tinggi Negeri"